in·kon·sti·tu·si·o·nal a Pol tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar; bertentangan dng (melanggar) undang-undang dasar: usaha penggantian kepala negara secara

~ bagi hasil undang-undang yg mengatur pembagian hasil pertanian antara petani penggarap dan pemilik tanah pertanian; ~ darurat undang-undang yg dikeluarkan dl keadaan atau waktu yg memaksa (biasanya tanpa persetujuan parlemen); ~ dasar undang-undang yg menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dl suatu negara, yg mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, dsb; konstitusi; ~ hukum perdata undang-undang yg mengatur hubungan subjek hukum yg satu dng subjek hukum yg lain, msl tt pelanggaran perjanjian, warisan, utang-piutang; ~ hukum pidana undang-undang yg menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan; ~ negara bagian undang-undang yg dibuat oleh pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat negara bagian; ~ organik undang-undang yg pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar atau oleh peraturan perundang-undangan; ~ perburuhan undang-undang yg mewujudkan kebijakan pemerintah pd status sosial-ekonomi para buruh; ~ pokok undang-undang yg menjadi pokok atau asas dl pengaturan sesuatu (masih memerlukan peraturan pelaksanaan);

uni·ta·ris·me n ajaran (paham, kecenderungan) yg menginginkan bentuk negara kesatuan: Mukadimah Konstitusi l945 mempunyai corak

~ absolut kerajaan yg rajanya berkuasa secara mutlak, memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; ~ konstitusional negara yg diperintah oleh seorang raja, tetapi hak dan kekuasaan raja serta kewajibannya thd rakyat diatur dan dibatasi oleh undang-undang dasar; ~ mutlak kerajaan absolut; ~ parlementer negara yg kekuasaannya di bawah seorang raja yg pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan konstitusi (UUD) dan wakil rakyat (parlemen) memegang kedaulatan tertinggi

referendum obligator kewajiban meminta pendapat rakyat secara langsung dl mengubah sesuatu, msl thd perubahan konstitusi

kon·sti·tu·si·o·nal·is·me n Pol paham tt pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi;

kon·sti·tu·si·o·nal a bersangkutan dng, sesuai dng, atau diatur oleh konstitusi suatu negara