~ angkutan perusahaan yg bergerak di bidang jasa angkutan; ~ asing Ek perusahaan yg sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara (badan) asing dan/atau yg dl usahanya dan kenyataannya bertujuan memindahkan sebagian atau seluruh keuntungannya ke luar negeri; ~ daerah badan usaha yg dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah; ~ dagang perusahaan yg bergerak di bidang perdagangan barang; ~ induk perusahaan yg menguasai perusahaan- perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; ~ jasa 1 perusahaan yg membantu kelancaran pengaliran barang dr produsen kpd konsumen; 2 perusahaan yg produk usahanya berupa jasa (bukan barang), msl pariwisata, pelayanan, dsb; ~ jawatan Adm unit organisasi dl lingkungan departemen yg kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasinya ditetapkan dl ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri; ~ klining perusahaan yg mengusahakan pembersihan kantor, gedung, dsb; ~ multinasional Ek perusahaan yg modalnya berasal dr orang-orang atau badan-badan dr berbagai negara; ~ nasional Ek perusahaan yg sekurang-kurangnya 51% dr modal dl negeri yg ditanam di dalamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional; ~ negara perusahaan yg seluruh modalnya merupakan kekayaan negara; ~ pelat merah cak perusahaan milik keluarga pejabat; ~ perkapalan perusahaan yg membuat (memperbaiki, menyewakan, dsb) kapal; ~ swasta perusahaan yg modalnya berasal dr orang-orang atau badan-badan nonpemerintah; ~ terbatas perusahaan yg modalnya berupa saham-saham dng harga tertentu, pemimpin perusahaannya ditentukan oleh pemilik saham, suara dl pemilihan, dan ditentukan oleh jumlah saham yg dimiliki pemilik modal; ~ transpor perusahaan yg bergerak di bidang angkutan (spt bus, truk); ~ umum perusahaan yg bertujuan mengadakan usaha-usaha produktif di bidang jasa sesuai dng kebijakan pemerintah dl rangka meningkatkan pendapatan nasional;

majelis Ulama Indonesia lembaga masyarakat nonpemerintah yg terdiri atas para ulama Islam, antara lain, bertugas memberikan fatwa;

pen·swas·ta·an n 1 proses, cara, perbuatan menswastakan; 2 upaya mengikutsertakan pihak swasta (nonpemerintah) dl pengoperasian badan usaha milik negara: adanya resesi ekonomi ini mendorong pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan -